JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Dengan target menjangkau jutaan anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, program ini tidak hanya diposisikan sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Namun di balik ambisi besar tersebut, muncul pertanyaan yang mulai mengemuka di kalangan ekonom, pembuat kebijakan, dan publik: mampukah program ini bertahan hingga 2030 tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kebutuhan anggaran tahun 2027.
DPR menyebut pembahasan dilakukan secara tertutup karena angka yang dibahas masih bersifat indikatif dan belum final. Namun satu hal menjadi jelas: keberlanjutan MBG akan menjadi salah satu isu fiskal terbesar yang dihadapi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
Investasi yang Sulit Dibantah
Secara substansi, hampir tidak ada perdebatan mengenai pentingnya perbaikan gizi bagi anak-anak Indonesia.
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21,5–21,6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan angka stunting sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia nasional.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja, hingga tingkat pendapatan seseorang saat dewasa. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, masalah gizi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut daya saing bangsa.
Karena itu, MBG dipandang sebagai bentuk investasi negara terhadap kualitas manusia Indonesia di masa depan.
Dalam konteks bonus demografi yang tengah berlangsung, kualitas sumber daya manusia akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk melompat menjadi negara maju atau justru terjebak dalam stagnasi pembangunan.
Rp71 Triliun Baru Permulaan
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada tahap awal pelaksanaannya. Dana tersebut ditujukan untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Namun angka itu kemungkinan bukan titik akhir.
Seiring perluasan cakupan program, kebutuhan pendanaan diperkirakan akan terus meningkat. Apalagi pemerintah menargetkan penerima manfaat dalam jumlah yang jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang.
Di sinilah tantangan fiskal mulai muncul.
Ketika satu program membutuhkan puluhan triliun rupiah setiap tahun, pemerintah harus memastikan ruang fiskal tetap cukup untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan subsidi energi.
Dalam kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan kesehatan fiskal menjadi pekerjaan yang tidak mudah.
Belajar dari Negara yang Lebih Dulu Melangkah
Program makan sekolah bukan hal baru di dunia.
Di Jepang, program makan sekolah atau kyushoku telah menjadi bagian dari sistem pendidikan selama puluhan tahun. Program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana pendidikan pola makan sehat dan pembentukan karakter.
Brasil bahkan mengintegrasikan program makan sekolah dengan sektor pertanian lokal. Sebagian kebutuhan bahan pangan diserap dari petani setempat sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh siswa penerima manfaat, tetapi juga oleh produsen pangan.
Sementara India menjalankan salah satu program makan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau jutaan siswa setiap hari sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan pengawasan.
Efek Berganda yang Jarang Dibahas
Perdebatan mengenai MBG sering kali hanya berfokus pada besarnya anggaran yang harus ditanggung negara.
Padahal program ini juga memiliki potensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri pengolahan makanan.
Jika rantai pasok dibangun secara efektif dan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam skenario ideal, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima program, tetapi juga mengalir kepada petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem penyediaan pangan.
Argumen yang Mendukung Program
Kelompok pendukung MBG berpendapat bahwa biaya besar yang dikeluarkan negara harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Logikanya sederhana.
Generasi yang lebih sehat dan lebih cerdas berpotensi menghasilkan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi pada masa depan.
Selain itu, peningkatan kualitas gizi sejak usia dini juga diyakini dapat mengurangi beban kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, sebagian biaya yang dikeluarkan saat ini berpotensi kembali dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Argumen yang Mengkritisi
Namun tidak semua pihak melihatnya dari sudut pandang yang sama.
Sebagian ekonom mengingatkan bahwa program berskala nasional tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang kuat.
Program yang terlalu besar tanpa sistem pengawasan yang memadai berisiko menghadapi persoalan seperti pemborosan, ketidaktepatan sasaran, hingga inefisiensi distribusi.
Selain itu, keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional.
Apabila pertumbuhan ekonomi melambat atau penerimaan negara tidak mencapai target, pemerintah dapat menghadapi tekanan untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah program ini penting, melainkan apakah negara mampu membiayainya secara konsisten selama bertahun-tahun.
Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Tahun-tahun awal pelaksanaan program biasanya menjadi fase yang relatif mudah karena dukungan politik dan perhatian publik masih tinggi.
Namun sejarah menunjukkan bahwa tantangan terbesar program sosial justru muncul pada fase keberlanjutan.
MBG akan menghadapi ujian sesungguhnya ketika pemerintah harus mempertahankan kualitas layanan, memperluas cakupan penerima manfaat, dan tetap menjaga disiplin fiskal secara bersamaan.
Keberhasilan program hingga 2030 setidaknya akan ditentukan oleh tiga faktor utama: keberlanjutan anggaran, efektivitas tata kelola, dan kemampuan menghasilkan dampak yang dapat diukur secara nyata.
Antara Harapan Besar dan Realitas Fiskal
Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG bukan sekadar soal besar atau kecilnya anggaran.
Yang sedang dipertaruhkan adalah bagaimana Indonesia memilih berinvestasi pada masa depannya.
Jika dikelola secara transparan, efisien, dan berkelanjutan, MBG berpotensi menjadi salah satu investasi sosial paling penting dalam sejarah pembangunan Indonesia.
Namun jika tata kelola dan disiplin fiskal gagal berjalan beriringan, program sebesar apa pun akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Pada akhirnya, masa depan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan negara, tetapi oleh kemampuan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berubah menjadi kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Redaksi Analistis.
